🌃 Laporan Keuangan Partai Politik Demokrat

Kompas TV video vod Minggu, 11 Juni 2023 0149 WIB - Partai NasDem mengungkap bahwa Partai Demokrat memaksa agar ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Cawapres bagi Anies Baswedan. NasDem juga menghargai hak Demokrat melakukan evaluasi jika Anies tidak mengumumkan Cawapres pada Juni ini. Partai NasDem menilai wajar jika partai politik mendorong kadernya maju di Pilpres 2024, termasuk ingin menjadi pendamping Anies Baswedan. Baca Juga Menyamar Jadi Pemulung, Pencuri di Malang Gasak 5 Sepatu Bermerek Namun Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengingatkan terkait cawapres nantinya akan ditentukan oleh Anies langsung. Sahroni menyebut Partai Demokrat memaksakan AHY agar menjadi cawapres Anies. Terkait pengumuman Cawapres, Sahroni menilai situasi saat ini masih berjalan dinamis, untuk nama cawapres. Sumber Kompas TV BERITA LAINNYA

partaigerakan indonesia raya (gerindra) (organisasi nirlaba) laporan posisi keuangan kantor dewan pimpinan pusat (dpp) 31 desember 2012 dan 2011 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan iain) 2012 2.504.565.729 3.678.415.482 500.000 50.000.000 200.000.000 250.500.000 3.427.915.482 3.427.915.482 3.678.415.482 2011 1.034.223.157

Memerintahkan kepada termohon DPP Partai Demokrat untuk menyerahkan informasi tersebut kepada pemohon ICW dalam waktu 10 hari kerja sejak putusan diterima oleh termohon."Jakarta ANTARA News - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat KIP memerintahkan Partai Demokrat membuka laporan keuangan 2010 dan 2011 dan menyerahkan informasi laporan itu kepada Indonesian Corruption Watch ICW. Dalam putusan sidang ajudikasi sengketa informasi di Jakarta, Senin, Majelis Komisioner KIP menyatakan informasi program dan laporan keuangan 2010 dan 2011 DPP Partai Demokrat yang dimohon oleh ICW sebagai informasi terbuka. "Memerintahkan kepada termohon DPP Partai Demokrat untuk menyerahkan informasi tersebut kepada pemohon ICW dalam waktu 10 hari kerja sejak putusan diterima oleh termohon," kata Ketua KIP Abdul Rahman Ma`mun saat membacakan putusan. ICW selaku pemohon informasi langsung menyatakan menerima putusan KIP, sementara Hinca Panjaitan yang mewakili DPP Partai Demokrat menyatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan waktu untuk mempertimbangkan putusan tersebut. Menurut Abdul Rahman, para pihak punya waktu 14 hari untuk menyatakan sikap menerima atau menolak putusan KIP tersebut. Bila tidak ada keberatan dari keduanya maka putusan ajudikasi KIP menjadi final dan mengikat. "Bila ada yang keberatan, silakan dalam waktu 14 hari ajukan proses hukum selanjutnya ke pengadilan negeri," kata Abdul Rahman. Hal itu, menurut dia, diatur di dalam Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan. Majelis Komisioner KIP menyatakan bahwa informasi yang diminta ICW kepada DPP Partai Demokrat berupa perincian program umum dan kegiatan 2010 dan 2011, perincian laporan keuangan 2010 dan 2011 yang meliputi perincian neraca dan laporan realisasi anggaran, perincian neraca, perincian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berasal dari APBN menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP merupakan informasi yang wajib disediakan oleh partai politik sebagai badan publik. Demikian juga dengan informasi laporan keuangan parpol yang berasal dari selain APBN. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga mengatur bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. ICW mengadukan sembilan partai politik yang ada di DPR kepada KIP terkait dengan sengketa informasi. PKS, PKB, dan Gerindra telah memberikan informasi program dan laporan keuangan yang telah diaudit pada saat proses mediasi di KIP. Partai Golkar, PDIP, dan Hanura menyatakan akan memberikan informasi tersebut setelah laporan keuangan parpol selesai diaudit, sedangkan PPP, Partai Demokrat, dan PAN menempuh proses sidang ajudikasi di KIP. Pada sidang 28 Januari 2013, Majelis Komisioner KIP juga memerintahkan DPP PPP menyerahkan laporan keuangan kepada ICW, sedangkan untuk PAN saat ini masih dalam proses ajudikasi. S024/D007Editor Kunto Wibisono COPYRIGHT © ANTARA 2013 LaporanKeuangan, PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Berkhidmat Untuk Rakyat. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Laporan Pertanggung Jawaban PKS Atas Dana Bantuan Partai Politik Tahun 2020. 23 Sep 2021 - 12:54 WIB. LPJ Dana Banpol 2019. Laporan Pertanggung Jawaban PKS Atas Dana Bantuan Partai Politik Tahun 2019. ^{Demokrat Berjanji Buka Laporan Keuangan Rabu, 30 Januari 2013 JAKARTA - Partai Demokrat bakal membuka laporan pengelolaan keuangan yang berasal dari penerimaan di luar duit negara. Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Hinca Panjaitan berjanji menyiapkan laporan keuangan partai dan mengumumkannya kepada publik. "Informasi ini akan kami serahkan begitu siap," kata Hinca seusai sidang sengketa informasi di kantor Komisi Informasi Pusat, kemarin. . tempo 168683909840_ JAKARTA - Partai Demokrat bakal membuka laporan pengelolaan keuangan yang berasal dari penerimaan di luar duit negara. Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Hinca Panjaitan berjanji menyiapkan laporan keuangan partai dan mengumumkannya kepada publik. "Informasi ini akan kami serahkan begitu siap," kata Hinca seusai sidang sengketa informasi di kantor Komisi Informasi Pusat, kemarin. Menurut Hinca, partainya sudah menyerahkan laporan ... Berlangganan untuk lanjutkan membaca. Kami mengemas berita, dengan cerita. Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini PILIHAN TERBAIK Rp Aktif langsung 12 bulan, Rp *Anda hemat -Rp *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo Rp Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit Lihat Paket Lainnya Sudah berlangganan? Masuk Disini 14 Juni 2023 13 Juni 2023 12 Juni 2023 Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.} PartaiDemokrat, PKS 4 Tidak Kooperatif Sama sekali tidak membuka komunikasi dengan TII Partai Golkar . 6 8. Kategori Respon Partai Politik Buku laporan keuangan tahunan partai politik. 12 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Gerindra Hanura PAN PKB PDIP Buku laporan keuangan partai 5 tahun terakhir 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Gerindra Hanura PAN PKB

 Berita Politik Selasa, 6 Juni 2023 - 1005 WIB Politikus Partai Demokrat Andi Arief Sumber Lilis L/ Jakarta – Partai Demokrat mulai gelisah karena bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, tidak kunjung mengumumkan bakal calon wakil presiden cawapres berlambang bintang mercy itu memberikan tenggat sampai akhir bulan Juni 2023 untuk diumumkan. Jika tidak, Demokrat akan mengevaluasi dukungannya. "Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," kata Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, Senin, 5 Juni 2023. Bakal Andi menduga, turunnya elektabilitas Anies sebagai capres akibat tidak ada kejelasan mengenai cawapres. Karena itu ia mengusulkan Anies untuk mengumumkan nama cawapresnya pada Juni 2023.“Memang ada kecenderungan elektabilitas menurun dari survei Indikator, karena mungkin dugaan kami, hipotesa kami, adalah lambatnya proses deklarasi,” kata Andi. Halaman Selanjutnya Andi Arief meyakini, deklarasi cawapres 2024 bakal mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Publik saat ini, menurutnya, membutuhkan kepastian dari Anies tentang siapa nama cawapres pendampingnya di Pilpres 2024. Kami kirim berita paling update di pagi dan sore hari langsung ke telegram Kamu! Pssst ada quiz dan giveaway juga Topik Terkait Anies Baswedan Partai Demokrat Andi Arief Cawapres Deklarasi Elektabilitas Pks Pemilu Viva Politik Jakarta Jangan Lewatkan Selain Denny Indrayana, Mahfud MD juga menitip pesan ke PKS agar bisa memastikan Anies Baswedan bisa bertarung di Pilpres 2024. "Jika Cak Imin memainkan langkah political marketing yang tepat dan layak, ia berpotensi menjadi penentu. Inilah yang disebut sebagai Faktor Gus Imin," tutur Eep. Gerindra dan PAN punya kenangan berkoalisi bareng di Pilpres 2014 dan 2019. Di dua pilpres itu, Prabowo diusung sebagai capres. Jokowi dan Megawati dijadwalkan akan menyampaikan arahan pidato politik dalam rakernas PDIP. Namun, sesi itu kemungkinan digelar secara tertutup. Menurut Presidium KAHMI, jika Pemilu 2024 berjalan sukses, maka itu bagian dari kesuksesan Pemerintahan Pak Jokowi. Penyelenggaraan Pemilu 2024 berkualitas harus didukung Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menyebut tranparansi keuangan partai politik parpol penting untuk menjaga kredibilitas. Terpopuler Ternyata ada hal menarik pada angkatan perwira remaja Akademi Militer Akmil tahun 2017. Menariknya, dalam satu angkatan itu, ada sepasang kakak dan adik kandung Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat melakukan aksi demo di Depan Pondok Pesantren Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Kamis 15/6/2023. Forum Indramayu Menggugat mau menggeruduk Ponpes Mah'ad Al Zaytun, besok. Sedikitnya ada lima tuntutan yang disampaikan organisasi masyarakat itu dalam demo tersebut. Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang untuk memutuskan sistem Pemilu 2024 dilakukan secara proporsional terbuka atau tertutup. Polisi menetapkan AAW 15 dan MA 19 sebagai tersangka pembunuhan AE 15, siswi SMPN I Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur. Selengkapnya  VIVA Networks Komisaris Suzuki Indonesia, Soebronto Laras mengatakan, masih menunggu kebijakan pemerintah, dan dana segar dari konglomerat yang bersiap bikin pabrik kendaraan listrik. Modifikasi Aerox itu mengusung tema Camel Yamaha Moto GP Team, yang merupakan livery ikonik yang dikenakan pada motor YZR-M1 milik pembalap legendaris Valentino Rossi. Selengkapnya  Isu Terkini

IndonesianCorruption Watch ICW mendesak Partai Demokrat untuk segera menyampaikan hasil audit laporan keuangan partainya periode 2010-2011. Indonesian Corruption Watch ICW mendesak Partai Demokrat untuk segera menyampaikan hasil audit laporan keuangan partainya periode 2010-2011. Harian Kompas Sorot Politik; Kilas Badan Negara; Kilas

Jakarta - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memutuskan Partai Demokrat menyerahkan informasi laporan keuangan kepada pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch. Putusan itu diketuk dalam sidang ajudikasi antara ICW sebagai pemohon dan Demokrat sebagai termohon, di ruang sidang KIP Jakarta, Senin, 11 Februari 2013.“Amar putusan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Abdul menyatakan perincian program umum dan kegiatan Demokrat pada 2010 dan 2011 sebagai informasi yang terbuka. Maka, Demokrat harus menyerahkan perincian neraca, laporan realisasi anggaran, hingga perincian catatan atas laporan keuangan kepada ICW. “Memerintahkan termohon Demokrat untuk memberikan informasi kepada pemohon dengan waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak salinan putusan diterima oleh termohon,” kata sidang, anggota Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan yang mewakili ICW menyatakan menerima putusan majelis. Sebaliknya, pihak Demokrat yang diwakili Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan akan menggunakan waktu sepuluh hari itu untuk bisa mengajukan banding ke Pengadilan Negeri seandainya tak menerima putusan itu. “Kami harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Soalnya yang dikabulkan adalah seluruh permohonan, bukan hanya sebagian,” kata Hinca usai Anggota Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi, menambahkan transparansi keuangan partai merupakan mandat undang-undang partai politik dan keterbukaan informasi. “Banyaknya partai yang terlibat korupsi membuat kami ingin melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas keuanganya. Apakah selama ini sumber dana partai dari hal-hal yang rawan, adakah manipulasi. Itu yang ingin kami cari,” kata dia usai Pemilihan Umum 2014, kata Apung, partai akan berlomba-lomba mencari uang sebanyak mungkin. Idealnya, laporan keuangan harus ada. “Sumbangan dari badan hukum untuk partai di tahun 2009 hanya Rp 4 miliar. Angka itu akan naik di 2014 jadi Rp 7,5 miliar. Kalau tak ada transparansi, pemilu jadi berbahaya karena tersandera uang.”MUHAMAD RIZKIBaca jugaKorupsi Al Quran Siapa Si Raja, Panglima, PrajuritTiada Anas Urbaningrum di Pertemuan DPD di CikeasAlasan Jokowi Satukan Pengelolaan Angkot

. 374 171 246 60 254 457 59 153

laporan keuangan partai politik demokrat